KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMARA) menggelar Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti dan HAM di Universitas Sulawesi Tenggara, Selasa (5/12/2023).
Mahasiswa dan mahasiswi tersebut merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi di Kota Kendari dan sekitarnya, yaitu dari Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Universitas Lakidende (UNILAKI), dan Universitas Mandala Waluya atu Kampus Kesehatan Negeri di Kendari.
Mimbar Demokrasi ini dilaksanakan didasari atas keprihatinan mahasiswa dan masyarakat terhadap sistem demokrasi saat ini yang sudah berjalan tidak sesuai reelnya. Utamanya menghadapi momentum politik atau pemilihan umum.
Salah satu contoh yang dinilai oleh AMARA adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan presiden dan calon wakil presiden telah membuka ruang bagi politik dinasti.
Drama itu, mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres, Olehnya itu, AMARA menegaskan bahwa mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi.
Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Panitia Mimbar Demokrasi AMARA, Ardianto, menyampaikan mimbar demokrasi ini merupakan forum buat para mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan pemikiran- pemikiran kritisnya tentang sistem demokrasi saat ini.
“Adapun bentuk-bentuk kegiatannya yang dilakukan seperti orasi ilmiah, puisi, dan ada juga teatrikal,” kata Ardianto yang ditemui di sela-sela kegiatan.
Ardianto menjelaskan, kegiatan Mimbar Demokrasi itu dilaksanakan sebagai pemantik untuk membuat para mahasiswa terpanggil memikirkan kondisi bangsa hari ini.
Menurutnya, adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI tahun 2023 tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada lagi gerakan-gerakan yang dibangun oleh mahasiswa maupun masyarakat, padahal keputusan tersebut sangat mencederai etika demokrasi bangsa.
“Hari ini kita mencoba membuka kembali ruang-ruang kritis dan berpikirnyateman-teman, untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam sistem berdemokrasi,” terangnya.
Mahasiswa Unsultra ini menyebutkan, bahwa isu pelanggaran HAM, yang terjadi beberapa tahun terakhir ini harus dituntaskan sesuai dengan janji politik Presiden Joko Widodo saat kampanyenya, bahwa akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia
“Tapi sampai hari ini, 10 tahun masa pemerintahannya tidak ada satupun pelanggaran HAM yang diselesaikan, seperti kasus pembunuhan Munir, kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kasus lainnya,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
Mimbar Demokrasi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat, Dinasti Politik,
ini tampilan gambar iklan:
ini tampilan gambar iklan:
