Buton RayaKolom Sultra

Perahu Tenggelam di Buton Tengah Tidak Masuk Dalam Ruang Lingkup Jaminan Jasa Raharja

1
×

Perahu Tenggelam di Buton Tengah Tidak Masuk Dalam Ruang Lingkup Jaminan Jasa Raharja

Sebarkan artikel ini
Direktur Jasa Raharja Sultra, Lucy Andriani (tengah) didampingi Kepala Unit Operasi dan Humas, Gunawan (kiri ujung) dan Muthia. (KOLOMRAKYAT.COM) 
Direktur Jasa Raharja Sultra, Lucy Andriani (tengah) didampingi Kepala Unit Operasi dan Humas, Gunawan (kiri ujung) dan Muthia. (KOLOMRAKYAT.COM) 

KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tenggara, Lucy Andriani mengucapkan turut berbelasungkawa khususnya kepada warga dan keluarga korban tragedi tenggelamnya perahu di Desa Lagili, Mawasangka Timur, Kab. Buton Tengah pada Selasa, 24 Juli 2023.

“Kejadian tenggelamnya perahu penyeberangan antara Desa Lanto dan Desa Lagili di Kabupaten Buton Tengah tersebut merupakan kecelakaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja,” kata Lucy, Selasa (25 Juli 2023).

Baca Juga :  Peringati Hari Kenaikan Yesus Kristus, Umat Kristiani di Kendari Gelar Donor Darah

Lucy menyampaikan, sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 1964 pasal 2 menjelaskan bahwa hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang tercipta karena adanya pembayaran iuran wajib oleh penumpang.

“Pada kasus yang menimpa di Buton Tengah, kapal penyeberangan antar desa tersebut tidak termasuk angkutan penyeberangan yang sah dikarenakan kapal yang mengangkut 48 penumpang tersebut belum memiliki izin dari dinas terkait,” jelasnya.

Baca Juga :  Diberhentikan, Sejumlah Eks Kepala Sekolah di Dikbud Sultra Kekeh Tetap Bertugas

Lucy pun mengimbau kepada seluruh pelaku usaha jasa angkutan, baik di darat dan laut agar senantiasa memenuhi standar-standar kelayakan angkutan penumpang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak lupa pula untuk mengurus izin resmi ke dinas terkait seperti KSOP, BPTD maupun Dinas Perhubungan.

“Jika telah memiliki izin dan termasuk alat angkutan umum yang sah, maka setiap pelaku usaha berkewajiban membayar iuran wajib kepada Jasa Raharaja sesuai UU No. 33 Tahun 1964 jo. PP No 17 Tahun 1965, sehingga seluruh penumpang yang berada didalam alat angkutan tersebut akan terjamin oleh Jasa Raharja,” tutupnya.

Baca Juga :  Resmi Mendaftar, Siska Karina Imran Berharap PKS Bisa Kembali Bersama Membangun Kendari

Editor: Hasrul Tamrin

ini tampilan gambar iklan ini tampilan gambar iklan ini tampilan gambar iklan ini tampilan gambar iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!