KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih maksimal, efektif dan efisien, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan melibatkan seluruh UPP atau UPT wilayah kerja Dirjen Perhubungan Laut Se- Sultra.
Dalam bimbingan teknis ini, dihadiri dan dibimbing langsung dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sultra yang menyampaikan materi pemanfaatan aplikasi SAKTI yang berlangsung disalah satu hotel di Kendari pada 12 s.d. 13 Juni 2023.
Kepala KSOP Kelas II Kendari, Letkol Marinir Agus Winartono, mengatakan bimbingan teknis sistem aplikasi pengelolaan keuangan tingkat instansi ini ditujukan kepada para pegawai unit pelaksana teknis (UPT) wilayah kerja Dirjen Perhubungan Laut Se- Sultra untuk melatih keterampilannya dalam mengelolah pelaporan keuangan berbasis aplikasi SAKTI.
“Tujuannya apa, tentu agar keterampilan para pegawai ini dalam mengelolah keuangan negara lebih bagus dan akuntabilitas sistem keuangan negara dalam pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang sudah dirujuk dan dapat dimonitor atau dikontrol oleh negara dengan mudah,” katanya.
Dikatakannya, pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis sistem manual dinilai sangat kurang efektif, efisien, dan akuntabilitasnya kurang. Sehingga dengan sistem aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan Negara semua kekurangan-kekurangan dimasa lalu bisa dieliminir atau dapat diminimalisir dan dikurangi dengan efektif.
“Jadi semua sistem keuangan terkoneksi lewat aplikasi ini. Bukan hanya yang tergabung dalam Dirjen Perhubla tapi semua instansi pemerintah pusat sistem keuangan lewat aplikasi ini karena langsung dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Agus juga menegaskan, selain memudahkan mengelolah keuangan negara, aplikasi SAKTI juga menghindari terjadinya tindakan korupsi dalam penggunaan anggaran negara.
“Aplikasi ini pada intinya menjadi inklude semua data akan terdata semua jenis penggunaan anggaran dan langsung dimonitor oleh kementerian keuangan sehingga pasti akan mencegah korupsi juga,” paparnya.
Sementara itu, Kasi Pembinaan Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat DJPB Kanwil Sultra, Samsul Hadi, menjelaskan penerapan aplikasi SAKTI di Sultra sudah dilaksaakan sejak 2022. Meski masih familiar pihaknya berupaya aplikasi ini bisa akan digunakan semua instansi pemerintah di bumi anoa.
“Aplikasi ini sudah ditahun kedua, memang tahun lalu baru pada tahap sosialisasi nanti ditahun ini kita akan mendampingi semua instansi dalam menggunakan aplikasi sakti ini,” jelas Samsul.
Laporan: Hasrul Tamrin
