KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Sebagai langkah responsif terhadap dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra meminta kepada BPBD 17 kabupaten dan kota untuk mengaktifkan Pos Komando terintegrasi.
Pengaktifan Pos Komando ini disampaikan langsung Kalaksa BPBD Sultra, Muhammad Yusup disela Rapat Evaluasi Dampak Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Kalaksa BPBD 17 kabupaten dan kota di Ruang Rapat BPBD Sultra pada Rabu, 1 November 2023.
Muhammad Yusup menyampaikan kepada Kalaksa 17 kabupaten dan kota se- Sultra bahwa berdasarkan informasi BMKG fenomena el nino akan berlangsung sampai April 2024, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kekeringan, karhutla, termasuk inflasi di daerah.
“Untuk menangani dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten kota maka harus mengaktifkan pos komando terutama daerah yang telah menetapkan status keadaan darurat dan melaporkan setiap hari perkembangan bencana di kabupaten kota ke pos komando provinsi,” ujar Kalaksa.
Menurut mantan Pj Bupati Buton Tengah (Buton), pengaktifan Pos Komando sebagai upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
“Pos Komando ini untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara efektif dan efisien. Harapnnya penanganannya bisa terkoordinasi dengan cepat, tepat dan akurat,” terang Kalaksa lagi.
Selain itu, pembuatan pos komanso, Kalaksa menginstruksikan kabupaten kota membuat daftar kebutuhan mendesak seperti sumur bor dan lokasi distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Termasuk, mengajak semua pihak bersama-sama bergerak mengatasi masalah ini.
“Setiap BPBD kabupaten kota mengarahkan kepada semua pihak (pentahelix, red) untuk bersama-sama, masalah bencana kekeringan ini merupakan masalah bersama,” terang Kalaksa.
Saat ini, bebernya, terdapat 10 kabupate kota yg telah menetapkan status keadaan darurat bencana kekeringan dan telah melakukan langkah yang dibutuhkan pembuatan sumur dalam, termasuk mengedukasi masyarakat untuk selalu berhemat air.
“Ada beberapa kabupaten yang telah melaporkan kejadian karhutla dan telah melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk penanggulangan karhutla tersebut diantaranya pengerahan sumber daya dan peralatan untuk pemadaman meskipun dalam keadaan terbatas,” ungkap Kalaksa.
“Untuk inflasi telah ada beberapa daerah yang melakukan langkah penanganan inflasi oleh intansi terkait seperti pasar murah,” pungkasnya kepada awak media usai kegiatan.
Editor: Hasrul Tamrin
