BPBD Sultra Sebut Beberapa Daerah di Sultra Sudah Status Siaga dan Tanggap Darurat Kemarau
KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Menyikapi dampak musim kemarau berkepanjangan atau el nino di Sulawesi Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota se- Sultra, di Aula Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (18/10/2023).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio dan kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf. Hadir pada rapat tersebut Kepala BMKG Kendari, Kepala BPBD Kabupaten dan Kota atau perwakilan masing-masing, baik secara offline maupun online (zoom meeting).
Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf, mengatakan rapat koordinasi dengan para Kalaksa BPBD 17 kabupaten/kota se- Sultra bersama Sekda Provinsi Sultra, untuk membicarakan atau membahas kondisi terkini di daerah masing-masing di tengah kondisi musim el nino saat ini.
“Jadi melalui rapat koordinasi ini kita membahas kondisi-kondisi riil yang terjadi di daerah masing-masing dan langkah-langkah antisipasi menyikapi kondisi kekeringan yang ada di daerah masing-masing saat ini,” katanya.
Dia menyebutkan, situasi kondisi kemarau berkepanjangan saat ini sudah beberapa daerah di Sultra yang menetapkan status siaga dan status tanggap darurat.
“Tentunya penetapan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi di daerah masing-masing, di mana yang paling parah terjadi di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Wakatobi, Kolaka Timur, Muna, dan Bombana. Keempat daerah ini yang terjadi terparah,” ungkap Muh. Yusuf.
Dikatakannya, menyikapi kondisi itu perlu adanya upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal tersebut. Karena situasi ini sudah menjadi bencana alam yang harus mendapatkan perhatian banyak pihak atau sudah menjadi urusan bersama.
“Sehingga diharapkan kepala daerah mampu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik dengan dunia usaha, masyarakat, tentunya juga dengan TNI-Polri untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganannya, utamanya untuk penyediaan air bersih, karena beberapa daerah sudah mengalami kekeringan yang parah dan perlu penanganan segera, ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih,” terangnya.
Mantan Pj Bupati Buteng itu menyampaikan, berdasarkan data dari BMKG Sultra, akibat dari kemarau panjang ini juga terdapat beberapa daerah di Sultra yang sudah terpantau ada titik api, yaitu di daerah Bombana area Taman Nasional Rawa Aopa (TNRA) dan juga di daerah Kolaka.
“Nah, ini yang harus disikapi, meskipun itu dilihat belum terlalu parah, tapi ada titik api. Hal ini harus segera disikapi. Tadi sudah disepakati untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan di daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah-langkah dalam penanganan dampak kemarau berkepanjangan ini, BPBD Sultra telah menjadwalkan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sultra untuk melakukan pemantauan langsung di lokasi yang dianggap sudah menjadi daerah lokasi kekeringan, baik itu siaga maupun tanggap darurat untuk memastikan kondisi yang terjadi di daerah, seperti Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Konawe, Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
“Di Kabupaten Kolaka Timur, ada lokasi lahan pertanian yang mengalami kekeringan, di Konawe Selatan juga mengalami hal yang sama yakni kekeringan. Nah ini, yang ingin kita lihat secara detail, secara langsung, bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat,” urai Muhamad Yusuf.
“Untuk daerah yang berstatus siaga, kita tentunya melakukan upaya preventif, salah satunya dengan menyediakan air bersih,” sambung Kalaksa BPBD Sultra itu.
Sementara itu, di Kota Kendari, BPBD bersama Pemerintah Kota juga telah melakukan beberapa langkah pencegahan kekeringan. Berdasarkan hasil monitoring terdapat 13 kelurahan se- Kota Kendari yang mengalami kekeringan dan mereka sudah melakukan pendistribusian air bersih.
Menurut dia, penanganan kekeringan ini adalah menjadi urusan bersama, harus bisa memanfaatkan sumber daya di daerah masing-masing. Semua pihak harus ikut terlibat.
“Kita dorong semua pihak terlihat, termasuk dunia usaha untuk terlibat aktif dalam penanganan ini, jangan hanya pemerintah, ada dunia usaha, ada akademisi, ada media, ada pihak keamanan, ini yang namanya pentahelix harus digerakkan, jangan diam. Karena jangan sampai ini merembet ke hal-hal yang lain, karena ini masalah kebutuhan hidup, kebutuhan hidup itu harus terpenuhi,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
