KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengapresiasi komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlebih dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Saya mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara pada 1 April 2024, cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Tenggara telah mencapai angka lebih dari 95% dari total penduduk provinsi. Ini bukan hanya sebuah angka, tetapi simbol dari upaya bersama dalam memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warga Sulawesi Tenggara,” ungkapnya di sela-sela kegiatan Forum Komunikasi dengan para Pemangku Kepentingan Utama pada Senin, 22 April 2024 lalu.
Kegiatan forum komunikasi tersebut rutin dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Program JKN, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulawesi Tenggara, dan beberapa dinas terkait.
Kegiatan tersebut sebagai suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rekrutmen kepesertaan dan melakukan aktivitas strategi untuk mencapai target perluasan kepesertaan Program JKN dan tercapainya predikat Universal Health Coverage (UHC) tanpa diskriminasi serta pemberian layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
Namun, dibalik angka gemilang ini, terdapat kerja keras dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat itu sendiri.
Selain pemerintah daerah, Asrun Lio tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pencapaian ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara.
Asrun Lio juga menegaskan bahwa tantangan selanjutnya adalah untuk memastikan agar peserta JKN mendapatkan layanan yang berkualitas di fasilitas kesehatan.
“Peserta JKN tidak hanya aktif secara nominal, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan yang terpenting adalah kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi penduduk Sulawesi Tenggara yang terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ungkapnya.
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dari seluruh pihak dalam menyukseskan Program JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara dan seluruh pemerintah kabupaten/kota atas komitmen serta kolaborasi yang erat yang terjalin selama ini untuk menunjukkan dukungan pelaksanaan Program JKN, sehingga menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Yessi.
Namun, perjalanan menuju cakupan kesehatan yang merata dan berkualitas tidaklah mudah. Tantangan-tantangan seperti akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil, kualitas pelayanan yang masih bervariasi, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan yang memadai masih menjadi fokus perhatian.
Untuk itu, Yessi juga menekankan pentingnya dukungan terus-menerus dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua warga Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan yang sama, Yessi juga menyampaikan peran penting pemerintah daerah dalam memastikan validitas data kepesertaan serta pengusulan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ini merupakan langkah penting dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN dan memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan dari akses kesehatan.
“Dukungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatan cakupan peserta, tidak hanya itu dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dalam memastikan seluruh kabupaten/kota agar pro aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data, serta rutin melakukan pengusulan peserta PBI baik melalui aplikasi SIKS NG maupun melalui Bansos,” tutupnya.
Editor: Hasrul Tamrin
